POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara siap untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan pendidikan Kutai Kartanegara, terutama terkait dengan wacana kebijakan seragam dan biaya buku sekolah gratis, sebagaimana yang didengungkan Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kutai Kartanegara.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin mengatakan, apabila ingin diagendakan RDP pihaknya meminta segera bersurat ke Komsi IV, agar persoalan tersebut dapat dibahas bersama sama.

"Kami juga ingin mengetahui permasalahannya apa, jika permasalahannya biaya sekolah yang cukup tinggi, dan berapa biayanya, kita bahas bersama sama," kata Baharuddin.

Ia menyebutkan, jika mereka (RPM) sudah ada kajian atau data datanya, tinggal dicarikan solusi dan disiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk kedepan. Ketika hal tersebut bisa diatasi kenapa tidak didorong.

"Kami wakil rakyat sepakat saja kalau memang ada usulan tersebut, berapa nilainya? Kalau memang hal itu menjadi kebutuhan, pasti kita dorong. Daripada kita membebankan orang tua, kalau kita bisa kenapa tidak?," ungkapnya.

Sejumlah wali murid atau orang tua siswa mengeluh, atas biaya sekolah yang cukup tinggi pada tahun ajaran 2023-2024, hal itu dinilai Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kukar sangat membebankan orang tua siswa.

Maka dari itu, RPM Kukar meminta kepada DPRD Kukar untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, untuk membahas hal tersebut.

"Kami meminta adanya evaluasi dari pemerintah daerah, dan menetapkan kebijakan seragam, buku hingga perlengkapan sekolah pada APBD 2024 gratis," ucap Muhammad Kaisar Ketua RPM Kukar kepada Poskotakaltimnews.(riz/adv)